Bangkalan-Gresik Minta Jatah 20,70 Persen Saham

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرّحِيْمِ .
Mas Noel - BANGKALAN- Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim) menuntut turut dilibatkan dalam pengelolaan Blok West Madura Offshore (WMO) dengan kepemilikan saham working interest  minimal sebesar 20,70%. Berasaran jumlah kepemilikan saham tersebut didasarkan pada UU merupakan UU No 23 tahun 2004 tentang pembagian keuangan pusat dan daerah.


"Setelah kontrak lama berakhir 6 Mei 2011 lalu, katanya sudah dibikin kontrak baru untuk 20 tahun ke depan. Tapi sampai saat ini daerah tak dilibatkan. Padahal sesuai dengan pasal 33 UUD, semestinya kekayaan alam sebesar-besarnya diperuntukkan untuk kemakmuran rakyat. Semestinya daerah dilibatkan. Kami, Pemkab bangkalan dan Gresik menuntut diberi jatah saham working interest minimal 20,70 persen,” kata Bupati Bangkalan H Fuad Amien Imron dan Bupati Gresik H Sambari Halim Radianto, dalam acara launching pembentukan BUMD Gabungan, PT Gerbang Oil & Gas Jatim WMO, di Pendopo Agung, Kabupaten Bangkalan, Senin (27/6).

Ditambahkan, besaran saham yang diminta tidak diajukan secara asalan-asalan. Tapi berdasar pada UU No 23 tahun 2004 tentang pembagian keuangan pusat dan daerah, terutama menyangkut pembagian migas. "Porsinya pusat 69,30 persen, daerah sebesar 20,70 persen. Hak untuk daerah ini yang kita tuntut, bahkan kalau perlu akan kita rebut,” tegasnya.

Untuk merealisasikan tuntutan itu, imbuh Fuad, pada 25 Mei 2011 lalu, Pemda Bangkalan dan Pemda Gresik mengirimkan surat permohonan working interest secara resmi kepada Menteri ESDM. Sayangnya, Menteri ESDM pada 10 Juni lalu, dalam balasannya meminta agar Pemda menghubungi PT Pertamina Hulu Energi WMO.

“Kami heran dengan jawaban itu. Kenapa kita harus menghubungi Pertamina? Sebab untuk saat ini, Blok WMO itu sepoenuhnya masih dimiliki pemerintah pusat. Karena itu, kami menginginkan hubungan G to G, yakni hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Bukan dengan Pertamina,” tandas Fuad.

Dalam acara yang dihadiri sejumlah kyai dan tokoh masyarakat tersebut, juru bicara PT Gerbang Oil & Gas Jatim WMO, Buchori Muslim menyebut, baik Pemda Bangkalan maupun Gresik akan berjuang sekuat tenaga untuk memperoleh jatah saham itu. “Apapun akan kami lakukan, karena ini demi kesejahteraan masyarakat daerah. Jika tidak, Pemda tidak akan mengeluarkan izin prinsip pengeboran di lahan tersebut," tambahnya.

Seperti diketahui, kontrak antara Pertamina dengan Kodeco (kontraktor swasta dari Korea Selatan dan CNOOC (Raksasa Minyak dari China) dengan pemerintah RI pada 1981, selama 30 tahun, telah berakhir pada 6 Mei 2011 lalu. Dengan kepemilikan working interest masing-masing; Pertamina 50 persen, Kodeco 25 persen, CNOOC 25 persen.

Sehari sebelum kerjasama berakhir, pada 5 Mei 2011, telah ditandatangi kerjasama antara Pertamina dan Kodeko, masing-masing sebagai kontraktor. Kontrak baru ini akan berlangsung dari 2011 -2031. Namun dalam kontrak baru ini, tidak ditetapkan secara devinitif besaran kepemilikan working interest. “Dengan demikian, saat ini 100%  working interest masih dimiliki pemerintah. Kan nggak ada salahnya kalau daerah dikasih 50% atau minimal 20%, karena daerah yang merasakan langsung dampak exploitasi kekayaan alam ini,” tandas Bupati Gresik.