Muhaimin Tegaskan Pencegahan Pemberangkatan TKI Ilegal

بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرّحِيْمِ .

Mas Noel - JAKARTA--MICOM: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar meminta dinas-dinas tenaga kerja tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk ikut mencegah berangkatnya TKI ilegal saat pemberlakuan Moratorium ke Arab Saudi awal Agustus nanti.



Dinas Tenaga Kerja diminta untuk membenahi sistem penempatan dan perlindungan TKI  sejak pra, selama, dan purna penempatan dengan cara memperbaiki proses pendataan dokumen calon TKI (CTKI).

"Keterlibatan Dinas-dinas Tenaga Kerja yang berada di bawah Pemda, sangat dibutuhkan dalam pembenahan sistem  penempatan TKI. Sebab mereka terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam proses pendaftaran, rekrut, dan seleksi CTKI sebelum berangkat ke luar negeri sehingga bebas dari TKI Ilegal dan undocumented," kata Muhaimin di Jakarta, Sabtu (25/6).

Dinas-dinas Tenaga Kerja harus memastikan pendataan hanya para calon TKI benar-benar siap untuk bekerja di luar negeri yang dapat segera diberangkatkan antara lain dengan memastikan bahwa CTKI harus memahami hak dan kewajibannya, memahami aspek perlindungan terhadap diri sendiri serta memiliki keterampilan dan kompetensi kerja yang memadai.

"Saya tekankan lagi agar persiapan para calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri harus matang dengan siap fisik dan mental, siap dokumen, siap keterampilan kerja, siap pengetahuan bahasa dan budaya negara tujuan. Jangan coba-coba berangkat sebelum semuanya siap," kata Muhaimin.

Selain itu, Menakertrans juga meminta Dinas-Dinas Tenaga Kerja agar ikut mengkampanyekan slogan Jangan berangkat sebelum siap kepada CTKI,TKI, TKI Purna, dan Keluarga TKI sehingga hanya CTKI yang benar-benar siap saja yang boleh berangkat bekerja ke luar negeri.

Sementara itu, untuk mengurangi jumlah TKI ke luar negeri terutama pada sektor pekerja domestik, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi akan melakukan pembinaan khusus kepada 38 daerah basis rekrut TKI atau yang dikenal sebagai daerah kantong TKI.

"Sesuai dengan arahan Presiden SBY, pihak Kemenakertrans pun melakukan semua upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi masyarakat. pemberdayaan ekonomi calon TKI, TKI Purna, dan keluarga TKI menjadi salah satu prioritas pemerintah saat ini. Dengan telah tersedianya lapangan pekerjaan yang baru di dalam negeri nantinya mereka diharapkan tidak berniat lagi bekerja ke luar negeri," kata Muhaimin.